Menurut Hetifah, PTM adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi ketertinggalan semua itu. Ia mengimbau, Pemda, sekolah, para penyelenggara pendidikan, orangtua, sampai murid harus memahami kebijakan PTM ini. Prokes pun jadi keniscayaan untuk terus dijaga konsistensinya selama PTM. Dalam SKB 4 Menteri (21 Desember 2021) terdapat beberapa persyaratan dan kelengkapan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan PTM.
“Saya rasa PTM adalah solusi terbaik untuk saat ini. Kita sudah hampir ketinggalan dua tahun belajar di rumah dan dampak learning lossnya luar biasa bagi anak. Kemampuan literasi anak SD kelas 1 Indonesia tertinggal 6 bulan dan numerasi setara tertinggal 5 bulan belajar,” ungkap Hetifah saat dimintai komentarnya via Whatsapp soal penerapan kebijakan PTM terbatas di sekolah, Rabu (05/01/2022).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat ini menjadi solusi terbaik setelah dua tahun para peserta didik belajar di rumah. Awal tahun 2022 ini, sekolah-sekolah sudah menerapkan PTM secara terbatas. Imbauan menjaga protokol kesehatan (prokes) pun gencar dikampanyekan.
“Untuk di daerah dengan PPKM Level 1-2, apapun tingkat vaksinasinya tetap diwajibkan PTM dan yang dibedakan hanya kapasitas kelas serta jam ajarnya. Sedangkan untuk daerah dengan PPKM level 3, jika tingkat vaksinasi guru dan tenaga kependidikannya di bawah 40 persen, maka daerah tersebut wajib pembelajaran jarak jauh (PJJ) penuh,” jelas politisi Partai Golkar itu. Ia menambahkan, SKB 4 Menteri tak memuat sanksi apapun atas pelanggaran kebijakan PTM ini.
