Kepala Daerah yang berstatus tersangka masih diperbolehkan mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bila yang bersangkutan tidak ditahan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada wartawan di Jayapura, Jumat (10/07/2020).
“Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, dan jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya,” kata Mendagri.
Mendagri mengakui, ada beberapa daerah yang pernah mengalami kasus tersebut, yaitu kepala daerahnya jadi tersangka namun tidak ditahan, sehingga tetap mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.
“Intinya tidak ditahan, karena bila ditahan maka tidak bisa lagi mengikuti proses pilkada,” kata Tito Karnavian dalam keterangan persnya yang didampingi Wagub Papua Klemen Tinal dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemendagri.
Ketika ditanya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, sementara pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah wilayah masuk dalam zona merah, Mendagri menyatakan, peta saat ini dinamis dan tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti.
Menurutnya, bisa saja daerah yang saat ini merah menjadi hijau atau oranye. Prinsipnya tahapan pilkada jalan terus sesuai protokol kesehatan untuk melindungi petugas penyelenggaraan hingga pemilih, katanya lagi.
Tito menyatakan, protokol yang dibuat KPU mirip dengan yang dilakukan di Korea Selatan (Korsel). Korsel merupakan negara terdampak COVID-19 kedua yang harus menjalani proses pemilihan, dilakukan sejak Januari dan pencoblosan bulan April kemarin, saat puncak pandemi di sana.
“Pelaksanaan pemilu di Korsel benar-benar menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga tidak menjadi klaster penularan,” kata Mendagri seraya menambahkan, kecuali bila terjadi keadaan sangat luar biasa, pilkada bisa ditunda ke tahun berikutnya.
Tito menegaskan bahwa protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan guna memutus penyebaran COVID-19. (*)
